Kelompok politik di Skotlandia mendorong wilayah itu untuk mengadakan referendum. Ini dilakukan guna lepas dari wilayah Inggris Raya.

Hal ini terungkap dalam keputusan Mahkamah Agung Inggris kemarin, Rabu. Hasil akhirnya memutuskan Skotlandia tidak dapat mengadakan referendum kemerdekaan baru tanpa persetujuan London.

Menteri Pertama Skotlandia yang berasal dari Partai Nasional Skotlandia (SNP), Nicola Sturgeon, mengatakan ia kecewa dengan keputusan tersebut meski menghormati dan menerimanya. SNP sendiri mendukung kemerdekaan.

"Partai akan terus mendorong kemerdekaan Skotlandia dan mencari cara untuk mengadakan referendum lagi," jelasnya dikutip dari CNBC International, Kamis (24/11/2022).

"Jalan yang kita ambil harus sesuai hukum dan demokratis agar kemerdekaan tercapai," tambahnya.

Sebenarnya, Parlemen Skotlandia sudah setuju mengadakan referendum pada tahun 2017. Tetapi hal ini diblokir oleh PM Inggris saat itu, Theresa May.

Sejak pemungutan suara Brexit pada tahun 2016, salah satu argumen kemerdekaan telah menyeruak. Di mana Skotlandia akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa (UE) dengan suara sebesar 62 persen.

Sturgeon sendiri terus mengatakan mengatakan partainya akan segera berusaha untuk bergabung kembali dengan Skotlandia sebagai negara merdeka. Meski begitu, masih ada pertanyaan mengenai masalah seperti perdagangan dan kebebasan bergerak, dan apakah bergabung dengan euro akan menjadi kriteria keanggotaan.

"Ini penting jika Skotlandia ingin menghindari bencana (seperti) Brexit, kerusakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang tidak kami pilih, denna pertumbuhan rendah, ketidaksetaraan tinggi model ekonomi yang menghambat kita," ujarnya lagi.

Sementara itu, pemimpin SNP di House of Commons, Ian Blackford, mengatakan bahwa pemerintah terus 'menyangkal demokrasi kepada rakyat Skotlandia'. Bahkan, terus memblokir pemilihan.

Di London, Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak menegaskan menghormati dan menghargai keputusan Mahkamah Inggris. Ia juga mengatakan Parlemen Skotlandia memiliki kewenangan devolusi yang kuat.

"Saya pikir orang-orang Skotlandia ingin kami bekerja memperbaiki tantangan utama yang kami hadapi bersama, apakah itu ekonomi ... atau memang mendukung Ukraina," katanya.

"Sekarang saatnya politisi bekerja sama, dan itulah yang akan dilakukan pemerintah ini," tambahnya lagi.

SNP saat ini memegang 64 dari 129 kursi di Parlemen Skotlandia di Edinburgh, dengan kursi yang tersisa terbagi antara partai Konservatif & Persatuan Skotlandia, Buruh, Hijau dan Demokrat Liberal. Di tingkat nasional, SNP memegang 44 dari 650 kursi di parlemen Westminster.(sumber: cnbcindonesia.com)