search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Menpan RB Sentil Banyak Kepala Daerah yang Tak Paham Statistik
Senin, 30 Januari 2023, 16:58 WITA Follow
image

bbn/liputan6.com/Menpan RB Sentil Banyak Kepala Daerah yang Tak Paham Statistik.

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah diminta memberikan data kepada kepala daerah. Hal ini agar kepala daerah dalam membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

“Harapannya BPS di daerah ini bisa berbagi data, bisa jemput bola karena tidak semua kepala daerah melek dan memiliki kepedulian terhadap penggunaan data,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam acara Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Ia juga meminta kepada BPS daerah untuk memberikan data yang mudah dimengerti oleh para kepala daerah. Mengingat latar belakang pendidikan kepala daerah yang beragam. Bahkan dia menyebut ada kepala daerah yang memenangkan pilkada karena memiliki banyak penggemar.

“Makanya harapan saya semua Kepala BPS daerah ini bisa jemput bola bertemu dengan bupati atau kepala daerah,” katanya.

Saat masih menjadi Bupati Banyuwangi, Anas mengaku kerap mengundang Kepala BPS daerah untuk bertukar informasi data. Baginya data sangatlah penting untuk menentukan kebijakan yang diambil Pemda.

“Bagi saya data ini sangat penting,” kata dia.

Dia menyadari anggaran pemerintah daerah tidak besar namun programnya banyak. Maka jalan yang diambil harus menggunakan data terkini dalam membuat program.

“Uang yang terbatas kalau data keliru ini tidak akan tercapai penanganannya, karena itu data ini sangat penting,” kata dia.

Untuk itu dia meminta agar kepala daerah bisa memahami data dan menerjemahkannya dalam kebijakan. “Jadi kepada kepala daerah harus paham data dan harus bisa diterjemahkan (dalam kebijakan),” pungkasnya. (sumber: merdeka.com)

Editor: Robby

Reporter: bbn/net



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami