Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko menegaskan tak bakal mundur dari partai menyusul kabar dugaan pelanggaran usai menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Budiman mengaku belum menerima panggilan secara resmi dari partai soal dugaan pelanggaran tersebut. Menurut dia, panggilan itu mestinya harus tetap dilakukan sebagai forum klarifikasi soal keputusannya mendukung Prabowo.

"Untuk mundur saya? Enggak ya, bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapatkan penjelasan, tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya," ucap Budiman saat dihubungi, Senin (21/8).

Dia mengaku tak melakukan kesalahan secara ideologis terkait sikapnya mendukung Prabowo. Budiman menilai keputusannya mendukung Prabowo masih sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam beberapa kesempatan, kata Budiman, Megawati sering menyebut sejumlah kriteria calon-calon pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Baginya, Prabowo memenuhi syarat-syarat tersebut.

"Jadi saya merasa, secara ideologis, secara strategis, saya tidak melakukan kesalahan. Sehingga menurut saya, tidak layak saya kemudian mundur," kata Budiman.

Namun begitu, dia tak mau berspekulasi jika dianggap telah melanggar aturan partai secara administratif. Ia mengaku siap menerima konsekuensi, termasuk jika harus dipecat.

"Soal siap tidak siap mau tidak mau harus siap [diberi sanksi pecat] tapi kan saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi administratif ya apalagi saya kalau dipanggil," ungkap Budiman.

"Jadi saya pikir, ya itu langkah saya mungkin dianggap salah secara administratif, secara organisasional. Karena itu saya siap mempertanggungjawabkannya," imbuhnya.

Budiman kini diberikan dua opsi soal deklarasi dukungannya kepada Prabowo pada Jumat (18/8) di Semarang, Jawa Tengah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Budiman harus memilih, antara mundur atau menerima sanksi pemecatan.

"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," ucap Hasto di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (20/8).

Namun, belum diketahui kapan sanksi tersebut akan dijatuhkan. Semula, Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan hal itu pada hari ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman lanjutan soal kabar tersebut.(sumber: cnnindonesia.com)