Australia, Jepang dan AS Perkuat Kerja Sama Militer
beritabali.com/cnnindonesia.com/Australia, Jepang dan AS Perkuat Kerja Sama Militer
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DUNIA.
Amerika Serikat, Australia, dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama militer mereka dalam upaya menghadapi berbagai kekuatan militer. Ketiga negara itu berkomitmen menjalin kerja sama melalui berbagai kesepakatan.
Kerja sama itu disepakati usai pertemuan ketiga negara di Australia pada Minggu (17/11). Pertemuan diikuti Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani.
"Ini merupakan pernyataan yang sangat penting bagi kawasan dan dunia tentang komitmen ketiga negara kami dalam bekerja sama," ujar Marles, seperti diberitakan AFP.
"Ini akan membangun kemampuan operasional bersama antara ketiga negara," lanjutnya.
Kerja sama itu menghasilkan perjanjian bahwa unit marinir elite Jepang bernama Brigade Penyebaran Cepat Amfibi akan dikirim ke Darwin dan berlatih secara rutin bersama tentara Australia dan Amerika Serikat.
Menhan AS Lloyd Austin juga mengatakan kerja sama ini meningkatkan "aktivitas pengawasan dan intelijen" antara ketiga negara. Peningkatan itu dijalani dengan harapan "memajukan tujuan untuk Indo Pasifik yang aman dan damai".
Austin kemudian meyakini kerja sama tersebut menjadi bagian dari memperkuat aliansi dengan "negara-negara yang memiliki visi sama tentang Indo Pasifik yang bebas dan terbuka".
Komitmen terbaru ini mempererat hubungan Australia dengan sekutu lamanya, AS. Mereka berusaha memperkuat militer demi mencegah kekuatan militer China yang tengah bangkit.
Australia baru-baru ini juga berencana untuk mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir dalam kesepakatan tiga negara dengan AS dan Inggris yang dikenal sebagai AUKUS.
Meski begitu, sejumlah pihak mengkhawatirkan terpilihnya Donald Trump di Pilpres AS 2024 itu akan mengubah atau mengabaikan perjanjian AS dan Jepang tersebut.
Donald Trump dinilai berpotensi kembali mengedepankan kebijakan luar negeri yang lebih mengutamakan kepentingan Amerika Serikat.
Sementara itu, pejabat pemerintahan Australia mengaku pihaknya memiliki "keyakinan besar" bahwa kesepakatan tersebut akan tetap berlaku. (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Juniar
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
