Sejumlah Kepala Daerah PDIP Absen Retret, Aktivis 98 Bali Soroti Kepentingan Rakyat
beritabali/ist/Sejumlah Kepala Daerah PDIP Absen Retret, Aktivis 98 Bali Soroti Kepentingan Rakyat.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Ketua Jaringan Nasional Aktivis 98 Bali, Nyoman Mardika, menyesalkan ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan retret yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Retret tersebut merupakan program yang dirancang Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara. Namun, beberapa kepala daerah dari PDIP tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Diduga, ketidakhadiran mereka merupakan hasil dari instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari kader PDIP menunda mengikuti retret tersebut.
Instruksi ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang semakin memanas setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Menurut Mardika, retret kepala daerah ini seharusnya diprioritaskan demi kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu.
"Kami khawatir hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan memburuk dan pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat," ujar Mardika.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa retret kepala daerah merupakan program penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Melalui retret ini, kepala daerah dapat memperkuat kemampuan kepemimpinan mereka, merencanakan pembangunan yang lebih terkoordinasi, serta merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, retret ini juga menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mempererat kerja sama antardaerah serta menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Mardika menekankan bahwa kepentingan rakyat harus selalu diutamakan di atas kepentingan partai politik.
"Kami berharap kepala daerah dapat bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka, bukan hanya mengikuti arahan partai tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat," tegasnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/rls
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
