Tiga pasangan capres dan cawapres, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mempunyai pandangan berbeda terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru alias Nusantara.

Anies-Cak Imin kritik IKN

Anies menilai pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.

Capres nomor urut satu itu mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan. Pembangunan IkN justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.

Menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di UMS, Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11).

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Kami melihat di sini problem," imbuhnya.

Terpisah, Cak Imin mengaku enggan berpindah ke Ibu Kota Nusantara dan memilih untuk tinggal di Jakarta lantaran IKN dinilai belum layak untuk ditinggali.

"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Imin.

Prabowo-Gibran lanjut terus

Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan proyek tersebut. Bahakan, salah satu dari 17 program prioritas pasangan itu adalah terkait IKN.

"Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," dikutip dari dokumen visi misi pasangan ini.

Prabowo juga disebut bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani menyampaikan itu di hadapan kader serta para petinggi Partai Gerindra Kalimantan Timur.

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam dokumen visi misinya berjanji bakal mempercepat penyelesaian IKN.

"Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," dikutip dari dokumen visi misi pasangan itu.

Ganjar patuh undang-undang

Ganjar juga belum lama ini menegaskan akan melanjutkan proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur jika terpilih dalamPilpres 2024.

Menurutnya, setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Terlebih, pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," kata Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Ganjar melontarkan jawaban yang serupa ketika ditanya mengenai setuju atau tidaknya IKN dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan," ujarnya.(sumber: cnnindonesia.com)