Perempuan dan sejumlah aktivis perempuan di seluruh Kenya menggelar demonstrasi besar-besaran pada Sabtu (27/1). Mereka memprotes femisida yang belakangan marak terjadi di negara tersebut.

Protes skala nasional yang dijuluki "Pawai Feminis Melawan Femisida" itu berlangsung di 11 kota, yakni Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Homabay, Turkana, Kilifi, Machakos, Kisii, dan Nyeri.

Protes ini digelar menyusul serangkaian pembunuhan mengerikan yang dialami perempuan Kenya dalam satu bulan terakhir. Total, ada 16 perempuan yang tewas dibunuh dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hati.

Diberitakan kantor berita Kenya, Daily Nation, pembunuhan itu salah satunya dialami perempuan bernama Starlet Wahu (26). Ia dibunuh secara brutal di sebuah apartemen di Nairobi pada 3 Januari lalu.

Rita Waeni (20), seorang mahasiswi tingkat satu, juga tewas mengenaskan di apartemennya di Nairobi pada 14 Januari lalu.

Dua insiden di atas ibarat 'puncak gunung es' dari berbagai kasus femisida di Kenya dalam beberapa waktu ke belakang.

Pada 2018, seorang mahasiswi Universitas Rongo bernama Sharon Otieno ditemukan tewas di hutan kota Oyugis, Homa Bay. Dia dikabarkan merupakan kekasih dari Gubernur Migori County Okoth Obado.

Kemudian pada 2019, seorang mahasiswi kedokteran, Ivy Wangeci, dibacok hingga tewas oleh pria yang ditolak cintanya di Eldoret.

Pada 2020, Eunice Wangari terlempar dari balkon lantai 12 di Nairobi. Pelari Olimpiade ternama, Agnes Tirop, juga tewas ditikam oleh suaminya pada 2021 lalu.

Sebuah studi yang dilakukan UN Women menunjukkan, Afrika adalah negara yang mencatat jumlah kasus pembunuhan terhadap pasangan dan keluarga tertinggi di seluruh dunia dengan perkiraan korban 20 ribu jiwa.

Studi yang dilakukan Africa Data Hub sementara itu memperkirakan akan ada sekitar 500 korban femisida dalam rentang tahun 2016 hingga 2024 di Kenya.

Kasus femisida tetap terjadi meski ada mekanisme hukum nasional dan internasional yang kuat di Kenya dalam memberantas kejahatan keji tersebut.

Konstitusi Kenya tahun 2010 menjamin bahwa hak-hak perempuan dan anak perempuan dilindungi berdasarkan Pasal 27. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kenya juga mengatur hukuman atas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Meski ada regulasi, sebagian besar pelaku kekerasan terhadap pasangan dan kejahatan terhadap perempuan di Kenya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Kondisi ini mendorong perempuan dan sejumlah aktivis melakukan gerakan melawan femisida. Gerakan ini pertama kali dicetuskan pada 2019 lalu.

Unjuk rasa kali ini merupakan gerakan yang dilakukan perempuan Kenya dalam menolak kejahatan dan ketidakadilan terhadap kaum hawa di negara tersebut.

Sejumlah organisasi HAM termasuk Amnesty International pun turut mendukung demonstrasi tersebut.

"Kami menyerukan kepada seluruh warga Kenya untuk keluar dan bersuara melawan peningkatan kekerasan yang melanggar hukum internasional dan Kenya, serta menimbulkan ancaman nyata terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan," bunyi pernyataan Amnesty International.(sumber: cnnindonesia.com)