Himpunan mahasiswa di Bali menggelar aksi demo dalam rangka memprotes kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Aksi demo yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar pada Rabu 7 September 2022 dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI serta Satpol PP. 

Mahasiswa yang berdemo itu merupakan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Denpasar berjumlah sekitar 20 orang. Mereka menyampaikan orasi dengan puisi dan nyanyian. 

Menurut Ketua Umum HMI cabang Denpasar Mohamad Alawi, Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan berbangsa dan bernegara pasca pandemi. Kini muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Akibat persoalan global ini mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi. 

Mohamad Alawi mengatakan harga minyak naik yang bisa berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi dan membebani postur APBN. Ditambah penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran, justru dinikmati masyarakat mampu seperti pemilik mobil pribadi. Sehingga pemerintah mengambil keputusan mengurangi beban tersebut dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. 

"Kami datang berdemo disini untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya. 

Dijelaskannya, aksi demo menolak kenaikan harga karena memiliki multiplier effect (pengaruh yang meluas). Seperti inflasi yang tinggi, dan turunnya daya beli masyarakat. Termasuk meningkatnya angka kemiskinan. 

"Korbannya juga masyarakat kecil menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19," bebernya. 

Menurut Alawi, solusi berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai tidaklah tepat. Hal ini berkaca pada BLT yang diberikan atas persoalan yang sebelumnya ada di negeri ini. 

"Penyalurannya tidak sesuai sasaran atau tidak merata. Selain soal kenaikan BBM, HMI cabang Denpasar juga menyuarakan mengenai masalah kenaikan tarif dasar listrik, imbas dari kekurangan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di Sektor ketenagalistrikan," terangnya. 

Untuk itu, para mahasiswa mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. 

Mohamad Alawi kembali memberikan saran dan solusi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Yakni terkait kebijakan seperti memperbaiki dan memperkuat data kondisi okonomi rakyat. 

"Sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepa sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM," tegasnya. 

Solusi lainnya yakni membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu. Seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan. 

Melakukan realokasi anggaran belanja kementrian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang. 

"Jadi aksi yang kami gelar juga untuk menginspirasi teman-teman dari kalangan mahasiswa sehingga bisa bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan negeri, aksi kami akan terus berlanjut dengan berbagai agenda lainnya," tandasnya.