Himpitan ekonomi dan persoalan sosial lainnya yang timbul akibat pandemi Covid-19 secara langsung memberikan dampak pada anak dalam keluarga, salah satunya adanya kekerasan. 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disos PPA) Tabanan mencoba mencari formulasi untuk bisa mengatasi hal tersebut. 

Salah satu upaya yang dilakukan Disos Tabanan yakni dengan menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, Selasa (31/8).

Kepala Dinas Sosial PPA Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan mengatakan, sampai saat ini khususnya di wilayah kabupaten Tabanan memang tidak pernah ada laporan kasus kekerasan pada anak. Meski, ada kemungkinan terjadi. 

Namun, sampai dengan tahap melaporkan ke instansi terkait belum pernah ada. Yang ada dan justru menjadi catatan pelaporan selama ini yakni kekerasan seksual pada anak.

“Kami ingin mendapat masukan dari berbagai stakeholder untuk dijadikan formulasi Dinsos nantinya, karena masalah kekerasan pada anak selama pandemi bisa saja terjadi namun tidak pernah dimunculkan atau dilaporkan, seperti dampak dari ekonomi, orang tua tidak punya uang anak minta ini itu jadi emosi, termasuk saat membantu anak membuat tugas sekolah karena kesal anak tidak paham, orang tua emosi ke anak, ini yang menjadi perhatian semua pihak, jangan sampai dampaknya nanti negatif pada pertumbuhan karakter anak,” jelas Gunawan.

Selama ini untuk kekerasan pada anak memang belum pernah masuk pada laporan di Dinas Sosial, yang ada lebih banyak laporan kasus kekerasan seksual pada anak yang sudah diproses secara hukum. Di tahun 2021, dari bulan Januari sampai dengan Agustus, setidaknya ada 3 kasus kekerasan seksual pada anak. Angka ini sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 di angka 6 (enam) kasus. 

“Atas laporan kekerasan seksual pada anak ini, tentu kita damping lewat Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan P2A kita,”jelasnya.

Mantan Kadisdukcapil Tabanan inipun menambahkan tak hanya menyasar persoalan kekerasan pada anak, nantinya juga akan dilakukan hal serupa untuk persoalan kekerasan pada perempuan. Dimana kegiatan ini memang merupakan program dari pemerintah pusat menggunakan Dana Alokasi Khusus.