Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurahman menampik adanya bisikan atau arahan Presiden Joko Widodo agar partai berlambang beringin itu mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024.

Menurut Maman, politik merupakan ruang bebas yang mustahil diintervensi pihak-pihak tertentu, termasuk Jokowi.

"Politik itu ruang bebas yang terbuka, bagaimana caranya mengkonsolidasi 38 DPD 1 seluruh Indonesia itu untuk bisa (mendukung Prabowo) kalau misalnya ada arahan? Ini berangkat dari objektivitas kita saja," ujar Maman dalam Political Show CNNIndonesia TV, Senin (14/8).

Maman mengatakan komunikasi dengan Jokowi merupakan hal yang wajib dilakukan Ketum Parpol Golkar Airlangga Hartarto. Namun, dia menampik adanya arahan Jokowi kepada Airlangga untuk mendukung Prabowo.

Ia menduga, arahan kekuatan besar Jokowi bisa disebut hadir apabila Golkar terpaksa mendukung capres di luar nama Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau misalnya kita (Golkar) mendukung di luar Pak Prabowo, Ganjar, atau Anies itu mungkin kita bisa katakan ada kekuatan besar. Akan tetapi kalau kita mendukung Pak Prabowo, ya memang realitas politik nya begitu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto heran mengapa Jokowi acap kali dikaitkan dengan keputusan Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo.

Menurut dia, perjalanan PAN mendukung Prabowo sudah panjang. Sehingga, ia menilai dukungan PAN kepada menteri pertahanan itu merupakan hal yang lumrah.

"Kunjungan resmi ataupun tidak antara PAN dengan Pak Prabowo itu sedang enggak terhitung, termasuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Secara proses sangat panjang, itu bukan tiba-tiba," kata dia.

Yandri meyakini Jokowi tidak akan cawe-cawe atau mengintervensi PAN dalam memutuskan siapa yang akan pihaknya dukung dalam Pilpres 2024. Namun, dia mengaku ada komunikasi antara pihaknya dengan Jokowi.

"Tapi ingat, kita selalu mengatakan memang dari awal antara Ganjar sama Pak Prabowo, tidak di luar dua itu. Saya kira kalau intervensi Pak Jokowi, ya, tidak mungkin lah ya," ucapnya.

Ia juga mengklaim Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat memimpin rapat resmi guna meminta pendapat ke semua wilayah sebelum mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

"Ya pendapatnya itu mendukung Pak Prabowo. Artinya, Bang Zul enggak pernah menyampaikan bahwa ini arahan Pak Jokowi. Ini saya pastikan, saya enggak bohong," ujar Yandri.

PAN serahkan urusan cawapres ke Prabowo

Yandri lebih lanjut mengatakan akan menyerahkan urusan cawapres ke Prabowo apabila diskusi antara Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar buntu.

Namun demikian, Yandri menegaskan hingga saat ini PAN tetap menyerahkan proposal nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

"Kalau misalkan nanti tidak ada titik temu di antara PAN, Golkar, dan PKB, mungkin kita serahkan ke pak Prabowo siapa yang paling pas. Karena pak Prabowo sebagai pengantin," kata Yandri.

Yandri mengatakan apabila berbicara posisi cawapres, maka jika sosok yang dicari adalah yang paling lama berada dalam koalisi pendukung Prabowo, nama yang muncul adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kemudian apabila kriteria cawapres yang dicari berasal dari partai dengan suara terbanyak kedua di koalisi adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sementara apabila ingin mencari kandidat dengan elektabilitas tinggi, Yandri mengatakan jawabannya adalah Erick Thohir.

"Kami meyakini kenapa kami mengajukan Erick Thohir, karena faktor menangnya lebih tinggi. Tetapi apapun nanti keputusan kan akan diambil bersama-sama," kata dia.

Lebih lanjut, Yandri memilih untuk tidak menjawab secara pasti saat ditanya apakah PAN akan tetap mendukung Prabowo hingga pendaftaran di KPU nanti. Namun ia tetap meyakini Prabowo mampu memenangkan kontestasi politik 2024 mendatang.

"Yang penting keputusan itu kita ambil secara bersama-sama," kata Yandri.

"Tapi kita haqqul yakin, Erick Thiohir yang diambil [sebagai cawapres] masalahnya," ujarnya sembari tertawa.

Gerindra bantah ada intervensi Jokowi

Di diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim tidak ada intervensi yang dilakukan Jokowi terkait dukungan dadakan Partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto. Menurut penglihatannya, orang-orang yang mendukung Prabowo memiliki raut wajah sumringah dan suka cita tanpa adanya terkanan dari pihak mana pun.

"Bagaimana hal itu (intervensi Jokowi) bisa terjadi? Bagaimana intervensi yang dilakukan lain? Jelas kok kalau kita lihat. Wajah-wajah sumringah suka cita ini tidak mungkin orang-orang yang di bawah tekanan," ujar Habiburokhman.

Ia juga menilai Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan tidak merasa terpaksa dalam memberikan dukungan kepada Prabowo. Dia juga mengatakan kedua ketum partai politik tersebut tidak tersandera kepentingan apapun untuk mendukung capres dari partainya.

"Bang Zul dan Pak Airlangga mengatakan itu dengan sukacita. Di situasi seperti ini, di negara demokrasi seperti saat ini, siapa yang bisa menyandera siapa dan bagaimana caranya? Tolong sebutkan caranya," tuturnya.

Ia kemudian menyoroti pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan Airlangga dan Zulkifli Hasan sudah mendapat izin serta restu Jokowi untuk mendukung Prabowo.

Menurutnya, pernyataan Hashim tersebut jutsru diartikan sebagai bentuk kebebasan yang diberikan Presiden Jokowi dalam menentukan siapa yang boleh mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 alias tidak cawe-cawe, khususnya terkait dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo.

"Gampang sekali memahami apa yang disampaikan Pak Hashim bahwa Pak Jokowi tidak pada tempatnya melarang-larang orang atau parpol mendukung siapa pun. Apalagi ini kan memang dalam konteks kesamaan frekuensi keberlanjutan," kata dia. 

PAN dan Golkar resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Mereka bergabung dengan Gerindra dan PKB yang sudah mendukung Prabowo sebelumnya.

Dengan demikian, sembilan partai di parlemen telah menunjukkan dukungannya masing-masing. PDIP dan PPP mendukung Ganjar Pranowo. Sementara itu, NasDem, PKS, dan Demokrat mendukung Anies Baswedan.(sumber: cnnindonesia.com)