Belajar dari pengalaman Bali, Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi lokal IKN.

“Kami ingin menciptakan IKN sebagai kota yang disukai dan dicintai Untuk itu tentu harus diberikan layanan yang menyenangkan khususnya di bidang pariwisata,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Dari pengalaman pengembangan pariwisata di Bali terkait upaya untuk memajukan pariwisatanya yang mampu mempertahankan budaya lokal, Alimuddin berharap dapat diadaptasi di IKN.

Pengalaman ini sangat penting untuk dipelajari terutama seiring dengan pembangunan IKN yang semakin masif dan jumlah pendatang di wilayah IKN yang semakin meningkat ke depan.

“Salah satu program yang akan dilakukan tahun ini adalah mengajak seluruh kabupaten/kota untuk datang dan tampilkan kebudayaan mereka, dan budaya Kalimantan akan selalu tampil bergantian di Titik Nol Nusantara samping menunggu rest area selesai dikerjakan, lalu pindah ke sana, sembari bersama dengan UMKM (usaha mikro kecil menengah) memasarkan produknya,” kata Alimuddin.

Otorita IKN diharapkan dapat belajar dari Provinsi Bali terkait strategi pemberdayaan masyarakat lokal, terutama untuk menggerakkan ekonomi lokal, dan membangun kota yang ramah pada anak dan perempuan.

Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Nyoman Candrawati menjelaskan bagaimana Bali melakukan transformasi ekonomi melalui peta jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera.

“Ekonomi Kerthi Bali inilah yang diimplementasikan ke perangkat-perangkat daerah termasuk peta jalan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Candra.

Dia menambahkan, tentu ada nilai-nilai kearifan lokal hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, ada manusia dengan alam itu menjadi bagian yang dipedomani di Bali khususnya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk mewujudkan Bali Era Baru, terdapat tiga dimensi yang menjadi pedoman. Pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali.

Kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, merupakan manajemen risiko, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. (sumber: tempo.co)