Israel dikabarkan semakin terpecah usai Kepala Staf Pasukan Pertahanan (IDF) Herzi Halevi mengkritik strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza Palestina usai agresi brutalnya berakhir.

Hal tersebut disampaikan Halevi dalam sebuah rapat bersama Kabinet Perang Israel. Dalam rapat itu, Halevi dengan lantang menyebut Netanyahu "kekurangan strategi pasca-konflik".

Gempuran tentara Israel di Jalur Gaza tanpa henti membuat sejumlah kawasan itu jatuh ke tangan negara Zionis. Halevi yang memegang penuh kuasa tentara Israel pun mempertanyakan strategi lanjutan dari Netanyahu soal status kekuasaan yang saat ini "kosong" di sejumlah wilayah di Jalur Gaza.

Halevi juga mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintah Israel yang tak mampu mengembangkan strategi guna mengatur kawasan Jalur Gaza, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Minggu (12/5).

Halevi menekan Israel untuk segera membentuk pemerintahan selain Hamas Jalur Gaza. Ia menyalahkan Netanyahu yang "tidak jelas" strateginya mengakibatkan kekosongan kekuasaan di sejumlah wilayah Jalur Gaza.

Seperti Netanyahu, Halevi juga merupakan salah satu pejabat Israel yang disebut masuk daftar perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Sementara itu, menurut Channel 12, PM Netanyahu juga dilaporkan berselisih paham dengan direktur badan keamanan Israel Shin Bet Ronen Bar.

Netanyahu disebut merasa tidak puas mengenai hasil pertemuan perencanaan strategi yang dilakukan Bar dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Cekcok pemerintahan Netanyahu ini terjadi di tengah gempuran Israel yang masih membabi-buta ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Terlebih, militer Israel malah melancarkan serangan darat baru ke kota Rafah, Gaza sejak pekan lalu. 

Gempuran brutal tersebut  mengusir warga Rafah yang masih bertahan di beberapa area. Agresi brutal yang tak kunjung usai tersebut juga telah menelan lebih dari 35.000 korban jiwa sejak 7 Oktober lalu.

Konflik internal yang kerap terjadi di lembaga pertahanan Israel menjadi salah satu hambatan dalam menentukan strategi selanjutnya bagi Tel Aviv.

Kecaman komunitas internasional juga sudah makin terlihat dari kesepakatan yang disetujui oleh 143 negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) soal keanggotaan penuh Palestina di PBB pada Jumat pekan lalu. (sumber: cnnindonesia.com)