Pemerintah Israel mendesak PBB untuk membubarkan panel yang menginvestigasi perang Gaza 2021 karena menuding tercoreng oleh sikap anggotanya yang antisemitisme. Sebagai informasi, antisemitisme adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga.

Pemintaan Negara Yahudi itu disampaikan secara resmi lewat surat Perdana Menteri Israel Yair Lapid kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam suratnya, Lapid mengutip komentar anggota Komisi HAM PBB, Miloon Kothari dalam sebuah wawancara.

"Kami sangat kecewa dengan media sosial yang sebagian besar dikendalikan oleh lobi Yahudi atau LSM tertentu, banyak uang yang dicurahkan untuk mencoba mendiskreditkan kami," kata Kothari dalam podcast Mondoweiss pada 25 Juli lalu--yang dikutip Lapid.

Dalam suratnya kepada Guterres, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (31/7),  Lapid mengatakan, "Perjuangan melawan antisemitisme tak hanya bisa diukur lewat kata-kata saja, tetapi juga membutuhkan tindakan. Ini saatnya bertindak; ini waktunya untuk membubarkan komisi [panel]."

"Komisi ini tidak hanya mendukung antisemitisme - [komisi] ini memicunya," imbuh Lapid.

Seperti dikutip dari Reuters, juru bicara PBB belum dapat merespons permintaan menanggapi adu pandang antara Israel dan Komisi HAM PBB itu.

Sementara itu negara-negara barat termasuk Jerman, Inggris, dan Austria telah menecam pernyataan Kothari yang dinilai antisemitisme itu.

"Pernyataan yang tidak dapat diterima ini dengan sedih memperburuk keprihatinan mendalam kami tentang sifat terbuka dan cakupan COI yang terlalu luas dan perlakuan HRC yang tidak proporsional dan bias terhadap Israel," kicau utusan Amerika Serikat untuk PBB, Michele Taylor di Twitter.

Di satu sisi, pengelola podcast Mondoweiss telah  menerbitkan surat oleh kepala komisi Navi Pillay, di mana dia mengatakan bahwa komentar Kothari sengaja diambil di luar konteks.

Sebagai informasi, pane itu diberi mandat untuk menyelidiki cakupan dugaan pelanggaran HAM sebelum dan sesudah konflik Gaza selama 11 hari pada Mei 2021. 

Dalam peristiwa itu setidaknya 250 warga Palestina dan 13 orang di Israel tewas. Kala itu terjadi pertempuran sengit, di mana Israel melancarkan serangan udara ke kantong-kantong diduga markas militan.

Sebalikya, gerilyawan Gaza membalas dengan menembakkan roket ke kota-kota di Israel.(sumber: cnnindonesia.com)