Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut-sebut frustrasi karena kabinet dia tak satu suara soal gencatan senjata di Jalur Gaza Palestina yang mencakup pembebasan sandera Hamas dan pertukaran tahanan.

Al Jazeera melaporkan kabinet perang Israel menggelar rapat pada Minggu (4/2) malam waktu setempat. Namun, pertemuan itu berjalan alot tak menghasilkan kesepakatan apapun untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pembebasan sandera.

"Ada banyak tekanan dari kubu sayap kanan pemerintah yang mengatakan bahwa jika Netanyahu membuat kesepakatan yang mereka anggap tak menguntungkan Israel, mereka akan meninggalkan pemerintahan," demikian bunyi laporan media asal Qatar tersebut.

Banyak pejabat Israel tak ingin melihat pembebasan ribuan tahanan Palestina di negara tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera.

Kondisi perpecahan itu jika terus berlangsung dan kian runcing kemungkinan bisa menyebabkan koalisi Israel jatuh.

Sebetulnya, keberatan sayap kanan soal kesepakatan pembebasan sandera telah mencuat sejak lama bahkan saat gencatan senjata pertama.

Pada November lalu, anggota partai sayap kanan sekaligus Menteri Keamanan Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich tak setuju dengan kesepakatan pembebasan sandera.

Namun, pada akhirnya Smotrich mendukung Netanyahu dan Ben Gvir tetap pada prinsip dia.

Situasi di pemerintahan Israel hari ini tampak kian genting karena oposisi yang jadi anggota kabinet perang, Benny Gantz, mewanti-wanti Netanyahu.

Gantz menyebut jika Netanyahu menyerah terhadap pemerintah sayap kanan maka ia akan angkat kaki dari kabinet perang dan pemerintahan.

Sementara itu, desakan pembebasan tawanan Israel yang disandera Hamas terus menggema di negara pimpinan Netanyahu.

Gejolak di internal Israel terjadi saat perundingan upaya gencatan senjata di Gaza sedang dilakukan.

Pembicaraan proposal baru terkait perjanjian damai Israel-Hamas telah berlangsung di Paris, Prancis akhir Januari. Mereka yang terlibat di negosiasi ini adalah Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Israel.

Kesepakatan baru ini mencakup jeda pertempuran 45 hari dan pembebasan 35 sandera Israel barter dengan 4.000 tahanan Palestina.

Sejumlah pejabat menilai pembicaraan soal kesepakatan tersebut membuahkan hasil positif.

Hamas menekankan prioritas mereka adalah penghentian agresi dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.

Israel selama ini menentang gencatan senjata permanen dan gigih ingin memusnahkan Hamas.

Sebanyak lebih dari 23.300 warga Palestina tewas imbas agresi brutal Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat Palestina sejak 7 Oktober lalu. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.(sumber: cnnindonesia.com)