Adanya putusan hukum terkait penundaan Pemilu 2024 berpengaruh secara langsung pada psikis penyelenggara. 

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima ini berdampak luas pada petugas penyelenggara Pemilu. Hal tersebut diakui oleh Ketua KPU Tabanan I Putu Gede Weda Subawa. 

Meski tidak diungkapkan secara langsung, adanya unggahan berita pada grup WhatsApp Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membuat Weda Subawa memberikan klarifikasi langsung dan meminta penyelenggara tetap melaksanakan tugasnya. 

“Ini pasti berpengaruh secara psikis. Tapi saya tegaskan, kami tetap bekerja sesuai dengan tahapan,” ujarnya Jumat, (3/3). 

Saat ini KPU Tabanan sedang melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Proses ini akan dilakukan hingga 11 April 2023 atau selama tiga bulan. 

Baca juga:
Ketua KPU Disidang Terkait Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Calon Tertutup

“Dari beberapa pihak seperi BIN atau rekan-rekan media banyak yang konfirmasi soal ini,” ujarnya. 

Weda Subawa enggan berspekulasi terkait dengan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, soal gugatan hukum bukan merupakan kewenangan KPU di daerah. “Kami teus memanta perkembangannya, apakah ada instruksi lebih lanjut dari KPU RI,” ujarnya.

Sementara, proses Coklit di semua kecamatan tetap berjalan dengan lancar. Rata-rata tahapan penelitian data pemilih ini telah mencapai angka 83 persen. Namun, masih ada beberapa kecamatan yang capaiannya kurang dari itu dikarenakan faktor geografis.
 
“Seperti wilayah Baturiti dan Pupuan, kan jarak rumah berjauhan serta jalannya berbukit ini menjadi kendala,” ujarnya.

Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Pengadilan mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima).

Gugatan tersebut tercantum dalam perkara dengan nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Putusannya dibacakan pada Kamis (2/3). Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. 

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.