Macron Sahkan RUU Kontroversial, Prancis Makin Mencekam
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DUNIA.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu (15/4/2023) menandatangani undang-undang kontroversial untuk menaikkan usia pensiun di negara tersebut. Keputusan itu telah membuat marah serikat pekerja yang menyerukan protes massal berbulan-bulan untuk dilanjutkan.
Baca juga:
Perang di Ibu Kota Sudan Tewaskan 25 Orang
Proklamasi undang-undang tersebut di jurnal resmi pemerintah datang beberapa jam setelah Dewan Konstitusi Prancis menyetujui kenaikan usia pensiun utama dalam keputusan pada Jumat.
Undang-undang, yang secara bertahap akan menaikkan usia untuk menarik pensiun negara menjadi 64 dari 62, akan berlaku mulai 1 September.
"Ini adalah keputusan yang sangat memalukan," kata Sophie Binet, kepala serikat CGT, kepada Franceinfo, sebagaimana dikutip Reuters. "Dia (Macron) telah membanting pintu di depan wajah kita lagi."
Serikat pekerja telah menyerukan para pekerja untuk mengikuti demonstrasi pada Hari Buruh pada 1 Mei mendatang. Binet mengatakan tindakan lain akan dilakukan pada 20 dan 28 April, sementara serikat pekerja kereta api menyerukan hari "kemarahan" pada 20 April.
Menteri Tenaga Kerja Olivier Dussopt mengatakan kepada France Culture bahwa pemerintah menginginkan pembicaraan dengan serikat pekerja tentang masalah sosial lainnya.
Adpaun setelah keputusan Dewan Konstitusi diumumkan, massa berbaris melalui Paris pada Jumat, dengan beberapa tempat sampah yang terbakar, sementara di kota barat laut Rennes pintu masuk ke kantor polisi dibakar.
Permusuhan publik telah meningkat sejak pemerintah, yang tidak memiliki mayoritas di parlemen, mendorong RUU tersebut pada bulan Maret tanpa pemungutan suara akhir.
Macron, yang undangannya ke serikat pekerja untuk pertemuan pada Selasa ditolak, akan menyampaikan pidato di televisi pada Senin.
"Jangan pernah menyerah, itu moto saya," kata Macron pada Jumat, sebelum putusan Dewan Konstitusi.
Presiden telah mempertaruhkan reputasinya dalam reformasi pensiun tersebut, yang menurutnya diperlukan untuk menghindari defisit miliaran euro setiap tahun pada akhir dekade ini.
Serikat pekerja mengatakan dana tambahan dapat ditemukan di tempat lain, termasuk dengan mengenakan pajak yang lebih berat kepada orang kaya, untuk melestarikan apa yang menjadi landasan model perlindungan sosial Prancis.
Francois Ruffin, seorang anggota parlemen dari partai LFI sayap kiri, menuduh pemerintah mengumumkan undang-undang pensiun "seperti pencuri di malam hari".
Partai-partai oposisi telah mengajukan tawaran lain untuk referendum warga tentang reformasi setelah Dewan Konstitusi pada Jumat menolak proposal pertama seperti itu.(sumber: cnbcindonesia.com)
Editor: Juniar
Reporter: bbn/net