Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menetapkan status masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di 14 kecamatan di Kabupaten Garut pada Jumat (15/7) malam. Masa tanggap darurat itu berlaku sejak 16-29 Juli 2022.

"(Masa tanggap darurat) dua minggu, setelah itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi," ucap Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Minggu (17/7).

Helmi menyampaikan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data terkait bencana banjir dan longsor yang ada di Kabupaten Garut, baik untuk data yang terdampak maupun kebutuhan pada masa tanggap darurat.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Garut, sementara ini terdapat 32 desa/kelurahan dari 14 kecamatan yang terdampak bencana banjir dan longsor. Di antaranya di Kecamatan Cikajang, Garut Kota, Tarogong Kidul, Bayongbong, Karangpawitan, Banyuresmi, Cilawu, Cibatu, Banjarwangi, Talegong, Pasirwangi, Tarogong Kaler, Samarang, dan Kecamatan Cigedug.

Sementara itu, hal-hal yang berhubungan dengan data kerusakan, kerugian dan yang lainnya, hingga saat ini masih dalam perhitungan oleh tim BPBD Garut.

Helmi menginstruksikan kepada para kepala desa maupun RT/RW untuk memberikan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan salah satunya cash for work untuk pembersihan rumah warga.

"(Penyalurannya berdasarkan) data dari kecamatan, yang tentu ini adalah data dari desa, RT, RW kemudian juga diverifikasi oleh BPBD," ujarnya.

Helmi juga mengkonfirmasi terkait adanya korban meninggal pada bencana longsor yang ada di Kecamatan Cikajang. Ia menyampaikan, bahwa korban tersebut meninggal dunia di puskesmas setempat, yang sebelumnya sempat dievakuasi oleh tim yang berada di lapangan.

"Jadi, di Cikajang ini ada mantan kepala desa yang sedang sakit, kemudian entah bagaimana dia lagi di luar ya, kemudian tertimpa longsor," ujarnya.

Helmi menyebutkan, karena saat ini Kabupaten Garut dalam masa darurat bencana, maka pihaknya siap menanggung biaya perawatan bagi para penyintas yang terdapat luka karena bencana banjir.

Selain evakuasi masyarakat, ia menyampaikan bahwa ada beberapa fasilitas masyarakat yang terdampak bencana banjir di antaranya masjid, toilet, jembatan, dan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Helmi menambahkan, pihaknya telah menyampaikan melalui mitigasi bencana terkait memelihara lingkungan kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi bencana mulai dari mitigasi bencana.

"Mulai daripada mitigasi pencegahan, dan sampai bagaimana kita juga untuk yang sekarang kita sama-samalah, bukan hanya pemerintah, (apalagi) kan kita sekarang ada pentahelix, (jadi) semua terlibat di dalam penanggulangan termasuk penanggulangan bencana ini," tuturnya.(sumber: cnnindonesia.com)