Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bakal menarik duta besar dan pasukan militer dari Niger usai negara Sahel itu mendesak Paris angkat kaki.

"Prancis sudah memutuskan untuk menarik duta besar. Dalam beberapa jam ke depan, duta besar kami dan beberapa diplomat akan kembali ke Prancis," kata Macron dalam wawancara televisi, Minggu (24/9).

Lebih lanjut, Macron juga mengatakan kerja sama militer Prancis-Niger telah "berakhir". Dengan demikian pasukan Prancis bakal mundur dalam "bulan-bulan dan minggu-minggu mendatang."

Dia menegaskan penarikan sepenuhnya pasukan bakal selesai pada akhir tahun nanti.

Seperti dilansir Al Jazeera, Macron menarik militer dan duta besar dari Niger setelah ribuan orang melakukan protes di ibu kota Niamey dalam beberapa pekan terakhir.

Protes massa itu bahkan terjadi di luar pangkalan militer yang menampung tentara Prancis di negara tersebut.

Sejak mengkudeta Presiden Mohamed Bazoum pada Juli lalu, junta militer Niger memang mendesak keras agar Prancis tak lagi menginjakkan kaki di tanah mereka.

Meski demikian, Prancis tetap ogah menarik duta besarnya serta terus mempertahankan sekitar 1.500 tentara mereka di pangkalan di Niger.

"Ini jelas merupakan kemenangan kecil bagi pemerintah transisi [Niger] dan mungkin memalukan bagi Prancis yang telah didesak hal serupa oleh Mali dan Burkina Faso. Sekarang negara ketiga di Sahel meminta mereka meninggalkan negara tersebut," kata Nicolas Haque dari Al Jazeera.

"Duta besar Prancis pada dasarnya disandera di dalam kedutaan. Pasukan keamanan Niger tidak akan membiarkan siapapun masuk atau keluar. Dia telah bertahan hidup dengan jatah makanan di dalam kedutaan," lanjut Haque.

Niger selama ini ogah menerima kehadiran apalagi campur tangan Prancis di negara mereka. Niger menilai negara eks penjajahnya itu terlalu banyak ikut campur dalam politik dan keamanan mereka dan negara-negara Afrika.

Niger sendiri bukan cuma satu-satunya yang melancarkan kudeta. Niger ditemani Mali dan Burkina Faso, yang juga tak sudi dengan keberadaan Prancis maupun Barat di negara masing-masing.

Pada 16 September, ketiga negara itu membentuk pakta pertahanan bersama. Pakta itu dibuat guna mencegah ancaman pemberontakan bersenjata atau agresi dari luar.

Sementara itu, keberadaan Prancis di negara-negara Afrika yakni karena kawasan tersebut menjadi pusat muara kelompok-kelompok bersenjata yang terkait Al-Qaeda dan ISIS.

Bazoum bekerja sama dengan negara-negara Barat untuk mengatasi pengaruh kelompok ekstremis itu.(sumber: cnnindonesia.com)