Isu Bali mengalami krisis lama sudah sejak lama berhembus, namun hingga saat ini belum ada upaya untuk mencari solusi sebagai antisipasi. Pembangunan infrastruktur pemanfaatan air juga sangat terbatas. Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya berharap pemerintah daerah berani berinvestasi untuk membangun infrastruktur untuk memanfaatkan dan mengolah air sungai, guna menghindari pengambilan air bawah tanah secara berlebihan.

"Kita harus berpikir jernih, air sungai kita semua terbuang ke laut, kenapa itu tidak kita olah dan kita alirkan ke hotel. Dengan harga yang lebih murah, daripada menyedot air bawah tanah. Makanya pajak kita tinggikan dan PDAM memberikan yang lebih murah, ini yang harus dilakukan, harus ada investasi, kalau kita ukurannya keuntungan habis kita, keuntungannya adalah mempertahankan Bali,” ujar Made Arjaya.

Disisi lain Arjaya mengaku yakin Bali tidak akan mengalami krisis air, sebab apa yang ada di Bali saat ini merupakan anugrah yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Bali.

“Makanya kami yakin tuhan akan memberi jalan, teknologi akan memberi jalan , sekarang kan air laut bisa di ubah, kalau pun Bali tidak di bangun atau apapun namanya kalau alam menghendaki air bawah tanah dan lain sebagainya ini hilang, tapi Cuma teknologi ini bagaimana bisa kita hulu harus kita jaga, laut kita harus jaga, sungai harus kita jaga, kemudian kita juga harus mampu bagaimana penyedotan terhadap air bawah tanah ini bisa di rem,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah provinsi Bali telah memberlakukan kebijakan menaikkan pajak air bawah tanah menjadi 1000 kali lipat. Karo Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Bali Ketut Teneng menyatakan kebijakan ini sebagai bentuk upaya memproteksi keberadaan air bawah tanah.

“Yang pertama ingin menyelamatkan air bawah tanah dulu supaya mau agak lebih efisien, efektif, bapak gubernur juga memberikan solusi, kalau memang dari perhotelan itu barangkali kebanyakan menggunakan air, coba airnya itu diimbangi diolah , itu bisa dipergunakan untuk menyiram dan lain sebagainya,” kata Ketut Teneng.

Menurut Teneng, kebijakan menaikkan restribusi air bawah tanah menjadi 1000 kali lipat juga sebagai bentuk mewujudkan keadilan. Sebab masih ada masyarakat Bali yang kesulitas mendapatkan air dan bahkan membeli dengan harga tinggi.

“Kenapa kemudian dijadikan naik menjadi 1000, karena dihitung perkubik atau perkilokubiknya itu sangat rendah sekali, dibandingkan dengan harga orang PDAM, yang kedua kalau kita perhatikan sekarang, nilai ekonomis ini dia menjual dengan murah kemudian mendapatkan keuntungan, tetapi kalau kita ke petani atau masyarakat miskin di Nusa Penida kemudian di Karangasem, itu bisa satu gallon 50 ribu,” ujarnya.

Teneng menambahkan selama 2010, nilai pajak restribusi dari air bawah tanah mencapai lebih dari 16 Milyar rupiah.