Perjalanan Sejarah PDI hingga PDIP (Bagian 1-1): Berawal dari Gagasan Fusi Parpol Orde Baru

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Perjalanan Sejarah PDI hingga PDIP (Bagian 1-1): Berawal dari Gagasan Fusi Parpol Orde Baru

Selasa, 6 Agustus 2019, 11:52 WITA Follow

bbn/ilustrasi/cnnindonesia.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan satu-satunya partai politik yang punya sejarah unik. Punya cikal bakal dari partai politik yang sudah ada sejak Orde Lama, berubah nama di zaman Orde Baru dan berganti lagi di Era Reformasi. Namun demikian, ideologi yang diusung PDIP tak berubah hingga sekarang.

[pilihan-redaksi]
Semuanya berawal ketika Orde Baru yang mulai berkuasa menginginkan adanya penyederhanaan partai poltik (parpol) melalui proses penggabungan atau fusi dari parpol di masa Orde Lama. Proses fusi sendiri sebenarnya tak lain sebagai upaya Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya.

Gagasan fusi parpol untuk pertama kali dilontarkan pada 7 Januari 1970. Saat itu Presiden Soeharto memanggil sembilan pimpinan partai politik untuk berkonsultasi secara kolektif. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik.

Pertemuan kemudian berlanjut pada 27 Februari 1970, ketika Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba.

Saat itu pula berkembang rumor yang sangat kuat tentang isu pembubaran parpol jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan parpol sampai batas waktu 11 Maret 1971.

Pada 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, lima tokoh parpol kembali bertemu dan membicarakan mengenai pengelompokan partai. Pertemuan berlanjut pada 9 Maret 1970 dengan agenda pokok, yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama.

[pilihan-redaksi2]
Akhirnya, tim perumus berhasil membuat pernyataan bersama yang ditandatangani ketua parpol masing-masing, yakni Hardi (PNI), M. Siregar (Parkindo), VB Da Costa (Partai Katolik), Achmad Sukarmadidjaja (IPKI), dan Sukarni (Murba).

Pada 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Dari pihak partai politik hadir Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M. Supangat (IPKI), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB Da Costa dan Lo Ginting (Partai Katolik) serta M. Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo). (sumber:Liputan6.com)