Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya mendorong masyarakat untuk memperbarui data kependudukannya sehingga data pemilih benar-benar faktual sebagai salah satu indikator suksesnya Pilkada.

[pilihan-redaksi]
Hal ini menyusul terkait adanya temuan ribuan data sampah di beberapa kabupaten di Bali termasuk di Kota Denpasar. Data sampah yang dimaksud adalah warga yang sudah tidak berdomisili di tempat tinggalnya karena sudah pindah ataupun sudah meninggal tetapi belum tercatat di akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, Arsa Jaya menuturkan pihaknya saat ini sudah menginstruksikan tim Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar berkoordinasi dengan Kelian Dinas atau Adat dan Kepala Lingkungan setempat untuk lebih memperbarui data. Hal ini juga berlaku jika nantinya mereka juga menemukan kendala ketika di lapangan ketika keluarga atau pemilih sedang dikarantina atau isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif Covid-19.    

"Kendala PPDP ada keluarga yang terisolasi atau karantina sudah diatur dalam mekanisme, yakni bisa dilakukan dengan pola koordinasi PPDP dengan kepala lingkungan setempat untuk verifikasi data seperti Kadus atau Kaling," ungkapnya saat media gathering dalam rangka Sosialisasi Pilwali 2020 di Sanur, Denpasar, Rabu (29/7/2020).

Sementara, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan mengemukakan temuan data sampah tersebut disinyalir dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg tahun lalu yang ternyata dimasukkan lagi. Sehingga saat ini ditemukan ribuan orang di lapangan sudah tidak ditemukan lagi dan saat Pilkada tahun lalu diketahui juga tidak memilih.

"Mereka cuma hanya nambah-nambah data saja tapi orangnya ga ada, di beberapa kabupaten seperti 400 orang dari Trunyan, ternyata sudah pindah tapi datanya masih ada disitu," ujarnya. 

Maka dari itu, pihaknya menginstruksikan agar mengkoordinasikan data-data pemilih agar dicek betul sehingga faktanya data pemilih sesuai di lapangan. 

"Jangan sampai orang tidak terdaftar atau ribuan orang sudah meninggal hanya karena tidak bisa ngurus di Capil. Kenapa tidak bikin akte massal sehingga dari data faktual tersebut Dukcapil hanya bikin akta kolektif kemudian diterima dan dihilangkan," usulnya.

Hal ini, menurutnya akan berdampak pada angka tingkat partisipasi pemilih. Dia mengatakan jika sebelumnya data sampah bisa dihilangkan maka ia optimistis capaian target partisipasi pemilih bisa mencapai di atas 85% seperti yang sudah disepekati dengan Gubernur Bali Wayan Koster beberapa waktu lalu. 

Optimistis Capai Target

Meski diliputi suasana pandemi, KPU Bali tetap optimistis akan mampu meraih target angka tingkat partisipasi pemilih sebesar 85%. 

"Kita sudah sepakat tidak kendorkan meski di masa pandemi dengan catatan seluruh pemangku kepentingan mendukung kita apalagi desa adat bisa membantu dalam proses mendatangkan pemilih ke TPS," sebutnya. 

Dengan pendataan pemilih yang lebih baik ditambah dengan sosialisasi di media pihaknya yakin target angka 85% itu tidak mustahil bisa dicapai.