Bule Rusia dan Ukraina Berulah di Bali, Diduga Hindari Wajib Militer
bbn/medsos/Bule Rusia dan Ukraina Berulah di Bali, Diduga Hindari Wajib Militer.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menilai, kedatangan bule dari Rusia dan Ukraina ke Bali tidak lepas dari kondisi perang. Selain itu pola bisnis yang dijalankan bule dua negara itu juga dianggap bisa mengancam warga lokal Bali.
"Beberapa tamu Rusia dan Ukraina membuat ulah yang kuras pas dengan budaya kita. Ini harus kita tertibkan, ini sebuah momentum yang bagus. Jadi eksodus yang banyak dari Rusia khususnya, karena kenapa mereka datang, khususnya ke Asia Tenggara, mereka banyak ke Thailand mereka banyak ke Bali. Bali menjadi tempat favorit bagi mereka. Itu yang terjadi," kata I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Selasa (7/3).
Dia menduga kedatangan para turis asal Rusia dan Ukraina untuk menghindari wajib militer di masing-masing negara.
"Kenapa mereka datang ke Bali, satu mereka menghindari konflik karena perang masih berlanjut di Ukraina oleh Rusia dan menghindari wajib militer 18 tahun. Sehingga mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," ungkapnya.
Baca juga:
Rusia Berencana Permudah Visa Untuk WNI
Dia juga mengatakan, bisnis yang dijalankan sejumlah WN Rusia di Bali bisa mengancam warga lokal. Salah satu contohnya adalah penyewaan sepeda motor. Dia menduga, WN Rusia bisa menyewakan sepeda motor lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di Bali atau di rental lokal Rp3,5 juta per bulan.
"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga tinggi," ujarnya.
"Jadi persaingan tidak sehat lagi. Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi akan dibentuknya satgas gabungan. Karena dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020, untuk menguatkan standarisasi dan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata Bali. (sumber: merdeka.com)
Editor: Robby
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
