Rusia disebut sempat bergegas menyembunyikan informasi tentang bunker rahasia di Moskow, beberapa hari sebelum memulai invasi ke Ukraina. Informasi bunker ini berasal dari materi kuliah sejarahwan yang ditayangkan di Youtube.

Layanan Federal Rusia untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa atau dikenal Roskomnadzor meminta Youtube menghapus video sejarawan Dmitry Yurkov itu yang dibuat pada April 2021.

Video itu berisi diskusi Yurkov mengenai buku karyanya berjudul "Soviet 'Secret Bunkers' Urban Special Fortification of the 1930s-1960s".

Newsweek yang mengutip pemberitaan Meduza menjelaskan bahwa Yurkov menyoroti secara khusus 'Bunker 703' di Moskow yang dideklasifikasi pada 2018 dan kini beroperasi sebagai museum. Kuliah itu dirilis di kanal Youtube "Underground Moscow" yang dijalankan oleh staf museum.

Menurut Meduza, Roskomnadzor meminta video itu dihapus pada pada Februari 2022, tepat sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina.

Karyawan Roskomnadzor disebut menulis kepada layanan dukungan hukum Youtube dan menyebut bahwa kuliah tersebut diduga mengungkap "informasi yang merupakan rahasia negara" dan bahwa "informasi ini digunakan untuk kepentingan pertahanan negara."

Roskomnadzor mengutip putusan Rusia pada Desember 2021 dari pengadilan di Moskow bahwa informasi ini "relevan dan tidak tunduk pada deklasifikasi."

Pada Maret 2022, badan itu kembali mengirim pemberitahuan lain ke Youtube dan menuntut agar video itu segera dihapus.

Tidak jelas apakah video itu benar berisi "materi rahasia". Namun Meduza mengutip seorang mantan karyawan museum yang mengaku bahwa setelah buku Yurkov terbit, ia mulai menerima surat resmi dari kantor kejaksaan dan peringatan dari badan pengawas bahwa mereka sedang memeriksa penyebaran informasi yang mengandung rahasia negara.

Yurkov sendiri sejauh ini mengatakan bahwa informasi yang dimaksud tidak ada dalam video kuliahnya.

Sementara itu, Youtube dan Kementerian Luar Negeri Rusia belum memberikan respons soal ini.

Roskomnadzor merupakan badan eksekutif federal yang bertanggung jawab untuk mengawasi media, termasuk media elektronik, komunikasi massa, teknologi informasi dan telekomunikasi.

Badan ini juga mengklaim mengawasi kepatuhan terhadap hukum yang melindungi kerahasiaan data pribadi yang sedang diproses serta mengatur layanan frekuensi radio.(sumber: cnnindonesia.com)