Pejabat administrasi Korea Utara membeberkan sebuah dokumen yang berisi penyerangan warga negaranya di provinsi Ryanggang terhadap aparat kepolisian yang korup.

Melansir rfa.org, warga yang gusar tersebut memprotes, mengecam, hingga memukul pengaman negara itu pada Juli-Desember 2022.

"Puluhan insiden orang memprotes tirani polisi, bahkan membalas dendam dengan memukuli mereka," ujar pejabat yang tak disebutkan namanya itu dikutip Minggu (4/6).

Menurut pejabat tersebut, dokumen yang ia beberkan memiliki perincian tentang beberapa serangan kekerasan terhadap petugas polisi.

Salah satunya terkait penduduk di daerah Paegam dan putranya yang memojokkan seorang petugas polisi di pinggir jalan.

"Penduduk dan putranya itu menyebabkan seorang kepala petugas memar parah di kepala," tutur pejabat tersebut.

Dia mengatakan aksi pemukulan tersebut terjadi karena aparat kepolisian menghina istrinya dengan memperlakukannya seperti penjahat di tempat kerja warganya.

"Untuk membalas dendam kepada petugas yang memaksanya untuk mengaku bahwa dia bertanggung jawab atas kerugian di tempat kerjanya," katanya.

Pejabat itu juga mengatakan para warga lain di provinsi Ryanggang mulai menganggap polisi sebagai pengganggu. Ia juga mengatakan kemarahan warga terhadap pihak kepolisian kian meningkat.

Pasalnya, aparat kepolisian tersebut menggunakan tindakan tirani dengan dalih penegakan hukum. Dia juga mengungkapkan hal tersebut kerap terjadi di tempat umum, salah satunya di dalam pasar.

Keruntuhan ekonomi

Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaram perekonomian terencana terpusat Korea Utara runtuh pada 1990-an setelah jatuhnya Uni Soviet. Sejak itu, gaji aparat kepolisian jadi menurun.

Akibatnya, kata pejabat tersebut, pihak kepolisian melakukan tindakan memeras hingga menerima suap. Selain itu, penurunan perekonomian juga disebabkan munculnya pandemi Covid-19.

"Hal tersebut lantas membuat warga yang mentolerir polisi dan penyuapan kian sudah muak," ucapnya.

Dia juga mengungkap insiden di Kota Hyesan. Menurutnya, ada seorang petugas menghentikan seorang pengemudi dan meminta bensin serta uang tunai saat surat-surat berkendara tak lengkap.

"Petugas menahan dia (supir) dan mobilnya selama lebih dari dua jam. Pengemudi itu lantas menabrak sepeda motor petugas dengan mobil dan memukulnya hingga pingsan," tuturnya.

Titik kritis

Korea Utara lantas mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap polisi dengan cara meminta warga negara menghadiri sesi pendidikan tentang mematuhi hukum.

Ia mengatakan pendidikan tersebut dilakukan sejak Juni 2022. Para warga diminta menghadiri sesi pendidikan di tempat kerja dan rumah atas kebijakan Presiden Korea Utara Kim Jong Un.

Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap penegakan hukum akan dianggap melawan negara dan wajib dihukum berat.

"Akan tetapi kasus-kasus dalam dokumen itu menunjukkan warga negara sudah gusar. Sehingga, mereka bersedia mengabaikan risiko yang mereka ambil saat mengejar polisi," kata dia.

Pejabat itu juga menduga hal tersebut terjadi di beberapa tempat di Korea Utara. Dia menilai permusuhan terhadap polisi mendekati titik kritis.

"Beberapa teman saya bersikeras bahwa jika terjadi perang, mereka akan keluar dan membunuh polisi terlebih dahulu. Kesabaran orang tampaknya mencapai batasnya," ujar dia.(sumber: cnnindonesia.com)