search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Alasan Golkar Minta Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo
Selasa, 19 Maret 2024, 08:11 WITA Follow
image

beritabali.com/cnnindonesia.com/Alasan Golkar Minta Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut secara spesifik soal ambisi partainya mendapat jatah lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Keinginan tersebut Airlangga sampaikan di depan ketua partai Golkar tingkat daerah di Bali pada Jumat (15/3).

Beberapa petinggi Partai Golkar pun telah mengungkap alasan partai berlambang pohon beringin itu menyampaikan jatah 5 menteri usai Pilpres 2024.

Lokomotif utama koalisi pemerintah

Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mendasarkan permintaan itu atas kesuksesan Golkar dalam Pileg 2024 yang berhasil mendekati PDIP. Dengan perolehan itu Mekeng beralasan Golkar bakal menjadi lokomotif utama koalisi pemerintah selanjutnya.

"Tentunya kita akan menjadi lokomotif utama, dalam koalisi ini pemerintahan ini, Bapak Prabowo. Tentunya wajar kalau kita minta apresiasi yang dapat 5 kursi ini," kata Mekeng saat dihubungi, Senin (18/3).

Ia juga menyebut permintaan itu bakal disampaikan langsung oleh Golkar kepada Prabowo. Namun, Ia menegaskan persetujuan itu menjadi hak prerogatif presiden.

"Tentunya kami sampaikan kepada presiden. Apakah presiden setuju atau enggak itu kan prerogatif presiden," ucap Mekeng.

Semangat ke kader

Kontras dengan Mekeng, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut alasan permintaan jatah 5 kursi di kabinet ini sekadar untuk memberikan semangat kepada kader. Doli menyebut permintaan yang disampaikan Airlangga itu awalnya hanya diperuntukkan kepada internal Golkar.

"Kemudian terkuak oleh media, sebetulnya informasi yang memberikan semangat saja kepada kawan-kawan internal," kata Doli.

Ia menegaskan persoalan kursi di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Akan tetapi, kata dia, biasanya penentuan jatah menteri akan dibahas oleh presiden terpilih dengan petinggi parpol pengusung.

"Nah, terkait soal Golkar, kami juga tentu pada akhirnya ada perundingan, ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto," jelas Doli.(sumber: cnnindonesia.com)

Editor: Juniar

Reporter: bbn/net



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami