Cina mengatakan bahwa pihaknya menghormati dan mengakui status negara berdaulat seluruh negara bekas Uni Soviet, Senin (24/4/2023).

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah duta besar Cina untuk Prancis membuat sejumlah negara di Eropa 'ngamuk' akibat mempertanyakan kedaulatan negara-negara tersebut.

"Cina menghormati status negara berdaulat dari republik yang berpartisipasi setelah pembubaran Uni Soviet," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, dikutip dari AFP, Senin (24/4/2023).

Mao mengatakan, Cina sepenuhnya menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial semua negara dan menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB.

"Setelah runtuhnya Uni Soviet, Cina adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara terkait," ujar Mao.

"Sejak menjalin hubungan diplomatik, Cina selalu berpegang pada prinsip saling menghormati dan kesetaraan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral," kata Mao.

Sebelumnya, Duta Besar Cina untuk Prancis, Lu Shaye memicu kehebohan setelah menyatakan bahwa negara-negara yang muncul setelah jatuhnya Uni Soviet tidak memiliki status efektif di bawah hukum internasional. Ini karena tidak ada perjanjian internasional yang menegaskan status mereka sebagai negara berdaulat.

Dilaporkan, pernyataan tersebut tidak hanya merujuk ke Ukraina, tetapi juga ke seluruh bekas Uni Soviet yang muncul sebagai negara merdeka setelah jatuhnya Uni Soviet pada 1991, termasuk anggota Uni Eropa (UE).

Komentar Lu pun sontak memicu gelombang kemarahan di seluruh Eropa dan membuat tiga negara baltik Uni Eropa, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania memanggil perwakilan Cina untuk menjelaskan pernyataan tersebut.

Bahkan, Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis turut berkomentar melalui akun Twitternya.

"Jika ada yang masih bertanya-tanya mengapa Negara-negara Baltik tidak mempercayai Cina untuk 'memperantarai perdamaian di Ukraina', inilah duta besar Cina yang berpendapat bahwa Krimea adalah Rusia dan perbatasan negara kita tidak memiliki dasar hukum," ucap Landsbergis.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan bahwa pernyataan itu tidak dapat diterima. Namun, ia juga menambahkan bahwa UE hanya dapat menganggap pernyataan itu tidak mewakili kebijakan resmi Cina.(sumber: cnbcindonesia.com)