Inggris Raya kini memasuki era baru. Meninggalnya Ratu Elizabeth membuatnya memiliki raja baru, Charles III. Namun bukan hanya itu. Gonjang-ganjing pun muncul dari sejumlah wilayah yang menyerukan merdeka dan hendak berubah menjadi republik.

Saat proklamasi Raja Charles III dibacakan di kota Skotlandia, Edinburg misalnya, unjuk rasa muncul dengan membawa spanduk "Republik Sekarang". Di sisi lain ada pula pendemo yang membawa spanduk "Republik Kami untuk Masa Depan Demokratis".

Polisi juga menangkap seorang wanita karena aksinya membentangkan spanduk kontra kerajaan. "Persetan Imperialisme. Hapuskan monarki," bunyi tulisan itu, dikutip Selasa (13/9/2022).

Menurut Reuters, kematian Ratu Elizabeth di Skotlandia menyebabkan 'momen refleksi nasional'. Di mana kekaguman terhadap kerajaan memasuki bab akhir dengan kematian sang ratu.

Ini juga memicu perdebatan yang memanas. Tentang apakah Skotlandia harus merdeka.

Sebenarnya Skotlandia adalah mitra Inggris selama 300 tahun. Saat diberi kesempatan referendum 2014, Skotlandia menolak dengan suara 55 persen melaram 45 persen.

Namun, Brexit, memecah segalanya. Kepergian Inggris dari Uni Eropa (EU) tak didukung warga Skotlandia yang memilih tetap bersama kelompok benua itu.

Ini yang membuat dukungan kemerdekaan mencuat. Permintaan referendum kedua bahkan diajukan Skotlandia meski ditolak Inggris.

"Kami dapat menunjukkan bahwa tidak semua orang setuju dengan arak-arakan dan institusi kuno yaitu monarki," kata pengunjuk rasa Connor Beaton, seorang pria berusia 26 tahun.

Dalam sejarahnya, hubungan Skotlandia dengan monarki mendahului persatuan politik dengan Inggris pada tahun 1707. Kedua negara telah berbagi raja yang sama sejak awal abad ketujuh belas.

Kala itu kematian Elizabeth I yang tidak memiliki anak membuat James VI dari Skotlandia mengambil mahkota Inggris. Ia menjadi raja dengan gelar James I.

Negara Ingin Merdeka Sepenuhnya

Sementara itu, negara lainnya Antigua dan Barbuda berencana melepaskan diri sepenuhnya dari Inggris. Di mana referendum akan segera dilakukan untuk menjadi republik dalam tiga tahun ke depan.

"Ini adalah masalah yang harus dibawa ke referendum ... mungkin, tiga tahun ke depan," kata Perdana Menteri Gaston Browne kepada ITV News tak lama setelah upacara lokal mengukuhkan Charles III sebagai Raja, dikutip laman yang sama.

Antigua dan Barbuda berada di kepulauan kecil Karibia. Negeri itu merupakan negara jajahan Inggris yang merdeka di tahun 1981.

Negara itu menjadi salah satu dari 15 anggota Persemakmuran, di mana raja Inggris menjadi kepala negara mereka. Populasi Antigua dan Barbuda kurang dari 100.000.

"Menjadi republik adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan lingkaran kemerdekaan untuk memastikan kita benar-benar bangsa yang berdaulat," tambahnya lagi.

Sebelumnya, langkah serupa juga dilakukan Barbados. Negara tetangga Antigua dan Barbuda sudah melakukan referendum menghapus monarki Inggris tahun lalu.

Selandia Baru Jadi Republik?

Isu menjadi republik juga muncul di Selandia Baru. Desakan muncul dari sejumlah pihak yang membuat Perdana Menteri PM Jacinda Ardern, angkat bicara. Ia mengatakan negaranya belum dapat berubah menjadi republik. Meski begitu, Arden tak memungkiri harapan tetap ada.

"Saya tidak pernah merasakan urgensinya. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ini adalah debat besar dan signifikan. Jangan berpikir itu akan atau harus terjadi dengan cepat," kata Ardern.

"Saya percaya ke sanalah Selandia Baru akan menuju tepat waktu. Saya percaya itu mungkin terjadi dalam hidup saya, tetapi saya tidak melihatnya sebagai tindakan jangka pendek atau apa pun yang ada dalam agenda dalam waktu dekat," tambahnya.

Sama seperti Antigua dan Barbuda, Selandia Baru, juga salah satu dari 15 wilayah yang termasuk dalam Kerajaan Inggris. Begitu juga Australia dan Kanada.(sumber: cnbcindonesia.com)