Tes Pegawai Honorer Hanya Formalitas, Begini Tanggapan DPRD Tabanan
beritabali/ist/Tes Pegawai Honorer Hanya Formalitas, Begini Tanggapan DPRD Tabanan.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, TABANAN.
Adanya wacana dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Abdullah Azwar Anas terkait tes pegawai honorer yang hanya formalitas, DPRD Tabanan masih menunggu petunjuk teknis.
“Kami belum berani berkomentar, tunggu petunjuk teknisnya dulu,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani Kamis, (21/3).
Baca juga:
Kasus Villa Longsor Jatiluwih, DPRD Tabanan Harapkan Pengawasan Masyarakat dan Aparat Desa
Ia menyebutkan, adanya wacana dari menteri PAN RB tersebut menjadi angin segar bagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer. Saat ini ada sekitar 3.500 pegawai honorer di Tabanan.
Tapi, Politisi PDI Perjuangan asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini mempertanyakan bagaimana nasib pegawai dengan status pengabdian terutama di sekolah. Ia mengatakan, pegawai dengan status mengabdi pendapatannya diambil dari biaya operasional sekolah atau BOS.
“Nah ini yang akan kami coba cari tahu dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru,” ujarnya.
Komisi I DPRD Tabanan berencana juga akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. “Kami akan lakukan rapat koordinasi,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan akan mengangkat 2.355.092 tenaga honorer. Adapun, dalam periode 2021-2023 pemerintah baru mengangkat 570.504 honorer menjadi ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sistem pengangkatan honorer menjadi ASN menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Artinya, jika ada daerah yang belum siap, maka honorer tersebut ditempatkan sementara waktu untuk menjadi PPPK Paruh Waktu alias part time.
Editor: Redaksi
Reporter: DPRD Tabanan
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
