Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) akan segera dibuka di Paok Motong, di Lombok Timur (Lotim).  Sudah ada 14 pengusaha yang bergabung untuk mengisi KIHT ini. 

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian NTB, H Fathul Gani dalam pertemuan dengan 400 petani tembakau di Komplek BRIDA NTB, Banyumulek, Lombok Barat, Kamis (16/3).

Fathul mengatakan, petani tembakau sebentar lagi akan memulai musim tanam dan akan dikenalkan dengan pola pupuk seimbang antara organik dan kimia bersubsidi. Iapun berharap dana bagi hasil cukai tembakau akan lebih besar mendukung petani dalam proses produksi sampai dengan produksi agar petani dapat makin sejahtera. 

Sementara itu sebagai penghasil tembakau terbaik, petani tembakau Nusa Tenggara Barat sebaiknya mulai berpikir untuk membuka pabrik rokok sendiri. 

"Karena tembakau kita dan petaninya harus bangkit dan sejahtera dengan industrialisasi", ujar Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah yang hadir dalam pertemuan,  dengan 400 petani tembakau tersebut. 

Kata Gubernur, produksi rokok sudah mulai ada di NTB. Hal ini sebagai bentuk program industrialisasi di NTB yang mulai berjalan. Pasalnya, produksi tembakau banyak dihasilkan di NTB, tapi masih dikirim ke luar daerah.

Tembakau NTB telah banyak menjadi bahan baku rokok-rokok yang sudah banyak dikenal masyarakat luas. Ironisnya, setelah diolah menjadi rokok, masyarakat di NTB membeli dengan harga yang lebih mahal.

“Kita harus bangga sebenarnya. Rokok-rokok kelas dunia itu tembakaunya dari sini. Mereka mensponsori kegiatan besar di seluruh dunia, tapi petani kita masih miskin di sini,” ujar Gubernur. 

Pengolahan tembakau menjadi rokok menurutnya bukan hal yang terlalu sulit. Dengan mulai banyaknya produksi rokok di dalam daerah, maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB.

“Bikin rokok kan tidak susah-susah amat. Bukan teknologi dari Planet Mars, dan sekarang sudah bikin yang bagus,” ujarnya.

Sementara terkait larangan menjual tembakau ke luar daerah, Gubernur NTB menegaskan kebijakan ini harus dilakukan secara pelan-pelan. Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan biasanya akan menimbulkan pro dan kontra terutama bagi para petani. 

“Tidak boleh terlampau ekstrem. Harus secara bertahap saja,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan kebijakan ini juga harus ada kesadaran dari masyarakatnya, terutama petani tembakau.