Saat ini, sembilan puluh persen kabupaten dan kota di Indonesia (463 kabupaten dan kota) telah melaporkan adanya kasus HIV/AIDS di wilayahnya. Propinsi Bali masuk ke dalam 5 propinsi dengan kasus AIDS tertinggi di Indonesia.

Sejak Pemerintah RI mencatat kasus HIV/AIDS pertama pada 1987, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI melaporkan secara kumulatif kasus HIV di Indonesia, dilaporkan sebanyak 349.882. Sementara, kasus AIDS yang dilaporkan hingga Juni 2019 mencapai 117.064.

Pada 2016, Pemerintah RI bersama UNAIDS memperkirakan terdapat 640.443 orang dengan HIV di Indonesia. Tiga ratus ribuan kasus HIV yang dilaporkan pada Juni 2019 seCara akumulatif sejak 1987, baru mewakili 60,7 persen dari perkiraan pemerintah dan UNAIDS tersebut.

Saat ini, sembilan puluh persen kabupaten dan kota di Indonesia (463 kabupaten dan kota) telah melaporkan adanya kasus HIV/AIDS di wilayahnya. Lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta (62.108), diikuti Jawa Timur (51.990), Jawa Barat (36.853), Papua (34.473), dan Jawa Tengah (30.257). Sementara itu, lima provinsi dengan kasus AIDS tertinggi adalah Papua (22.554), Jawa Timur (20.412), Jawa Tengah (10.858), DKI Jakarta (10.242), dan Bali (8.147).

Hal ini terungkap dalam The Indonesian AIDS Conference (iAIDS) 2019, yang dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Daud Achmad, di Hotel El Royale, Kota Bandung, Jumat (29/11). Konferensi tingkat nasional ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengetahuan dan pembelajaran untuk penanganan HIV/AIDS di Indonesia.

Kegiatan the Indonesian AIDS Conference 2019 (iAIDS 2019) dihadiri kepala daerah dari sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, sedikitnya 700 peserta dari berbagai daerah di indonesia tercatat menghadiri kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ini.  

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat mengatakan, tingginya kasus HIV/AIDS di Indonesia membutuhkan peran kuat pemerintah daerah. Dia menyinggung, beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat pun ada beberapa yang masih kurang kuat dukungannya kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat. Untuk itu, kata Daud, pemerintah daerah harus lebih memerhatikan hubungan kerja yang erat dengan KPA.

“Saya ingin mendorong pemkab/pemkot memberikan dukungan anggaran yang optimal kepada KPA setempat. Contoh di Provinsi Jawa Barat, kita dukung KPA Provinsi Jawa Barat agar mereka bisa bekerja sampai hasilnya optimal,” kata Daud

Daud juga mengatakan, iAIDS 2019 bertujuan membuka ruang bagi pemerintah-pemerintah daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait cara-cara terbaik dalam penanggulangan HIV/AIDS. Melalui konferensi ini pula, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mendorong kemitraan strategis berupa kolaborasi. Di Jawa Barat sendiri, kolaborasi itu telah ditetapkan dalam pola pentahelix, yaitu kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Melalui pola kolaborasi itu diharapkan penanggulangan HIV/AIDS dapat lebih optimal.

“Pengalaman-pengalaman terbaik bisa diambil sampai muncul sebuah konsep agar AIDS tereliminir di 2030. Konsepnya untuk memperkuat peran pemda dengan melibatkan berbagai stakeholders,” kata Daud.

Pemprov Jabar, lanjut Daud, juga ingin menekankan pentingnya penguatan lembaga di KPA provinsi dan kabupaten/kota, agar strategi Program 3 zero dapat tercapai, yaitu zero new HIV infection, zero AIDS-related deaths, dan zero discrimination.   

Untuk bisa menanggulangi AIDS, Pemprov Jabar juga berkolaborasi dengan BNN dan juga Dinas Pendidikan, sesuai dengan tugas masing-masing.

Daud menambahkan, saat ini masih banyak kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi. Sebagian orang dengan HIV/AIDS (ODHA) juga enggan memeriksakan dirinya karena masih adanya anggapan HIV/AIDS sebagai aib. Hal itu, kata dia, bisa berbahaya karena perkembangan kesehatan ODHA jadi tidak terpantau. Begitu juga pencegahan penularannya jadi lebih susah dilakukan.

“Untuk itu kita cari pola-pola seperti apa yang terbaik. Salah satunya kita cari solusinya melalui konferensi ini. Yang jelas kita berikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa AIDS bukan aib,” ujarnya.

Daud Achmad juga menjelaskan, saat ini dari 1.100 puskesmas di Jawa Barat, hanya tinggal 100 yang belum siap dalam melayani kasus HIV/AIDS.

Laju kasus HIV/AIDS yang terjadi di berbagai daerah membutuhkan respon strategis dari berbagai kalangan. Sehubungan dengan itu, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat memprakarsai sebuah forum diskusi akbar untuk memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya pemerintah daerah. Pertemuan bertajuk “The Indonesian AIDS Conference (iAIDS) 2019” ini bertujuan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan standar pelayanan minimum, pencapaian akses universal dan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals – SDGs ).

iAIDS 2019 juga membuka ruang bagi pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya untuk bergerak, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Indonesia. Selain itu, perhelatan ini juga diharapkan mampu membuka peluang lahirnya kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan swasta, dan berbagai organisasi masyarakat sipil.