Daftar Menteri Jokowi Yang Dipanggil MK di Sidang Pilpres 2024

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Daftar Menteri Jokowi Yang Dipanggil MK di Sidang Pilpres 2024

Selasa, 2 April 2024, 09:54 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Daftar Menteri Jokowi Yang Dipanggil MK di Sidang Pilpres 2024

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memanggil empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Namun, hanya para hakim konstitusi yang bisa mengajukan pertanyaan kepada pihak yang dipanggil.

Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain menteri, MK juga menjadwalkan pemanggilan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan, Senin (1/4).

Suhartoyo menegaskan keputusan pemanggilan para menteri dan DKPP itu tak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap para pemohon yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Suhartoyo melarang para pemohon bertanya kepada empat menteri tersebut dalam persidangan. Ia menyatakan pemanggilan empat menteri Jokowi itu hasil kesepakatan para hakim, bukan untuk kepentingan pasangan nomor 1 atau 3.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman adalah para hakim," ucap dia.

Sebelumnya, saat sidang lanjutan di MK tim dari Anies-Muhaimin meminta MK menghadirkan empat menteri, yakni Menkeu, Mensos, Menko Perekonomian, dan Menteri Perdagangan.

Sementara tim Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan tiga menteri. Selain Menkeu dan Mensos, mereka juga meminta MK menghadirkan Menko PMK.

Mereka menilai para menteri itu mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung. Pembagian bansos ini dianggap bertalian dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, permohonan dari tim Anies dan Ganjar itu ditolak. Pemanggilan menteri dan DKPP untuk kepentingan para hakim karena keterangan mereka dikategorikan penting untuk didengarkan oleh mahkamah. (sumber: cnnindonesia.com)

Berita Premium

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (2): Situasi Politik Gawat, Sekolah Ditutup

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (13): Eksekusi Donatur PKI I Gede Puger di Desa Kapal

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (16): Banyak Yang Dibantai Merupakan Korban Konspirasi

•

Cerita Saksi Mata Letusan Gunung Agung Tahun 1963 (3)

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (17): PKI Dikenal Sangat Militan dan Membuat Lawan Takut

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/net

Mahkamah Konstitusi

Berita Bahasa Bali

Berita Bali Terkini

Info Bali

Berita Bali

Terkini Dari Bali

All About Bali

Tentang Bali

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!