Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama dengan DPRD sedang membahas revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) hasil revisi dari RTRW Nomor 11 Tahun 2012 sebelumnya. 

Dengan sudah ditetapkan nanti, kawasan Tabanan bagian selatan resmi menjadi kawasan pariwisata mengacu pada RTRW Provinsi Bali. Saat ini beberapa tahapan sudah dilalui, dan tinggal menunggu undangan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang untuk pembahasan materi. 

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menegaskan kelengkapan substansi untuk merevisi Ranperda RTRW ini memang panjang. Namun hasil dari pantauan Komisi I pembahasan tersebut sudah mendekati final. Dan pihaknya sangat optimis bahwa pembahasan ranperda tersebut akan selesai tahun ini.

"Kami sangat optimis revisi RTRW ini akan selesai tahun ini. Karena kita di Komisi I juga sudah mengawal dan meminta kepada Bidang Tata Ruang di PUPRPKP untuk serius menggarapnya. Apalagi sekarang masih dalam kelengkapan materi penunjang dan tinggal menunggu undangan dari pusat untuk pembahasan lintas sektornya," kata Eka Nurcahyadi saat dikonfirmasi, Minggu 1 Agustus 2021. 

Dia berharap, dalam revisi Ranperda RTRW yang tetap mengacu pada RTRW Provinsi Bali terbaru asalah agar bisa menetapkan kawasaan di Tabanan sesuai dengaan komposisinya. Misalnya, pada Tabanan bagian selatan sudah pasti dijadikan kawasan pariwisata. 

Kemudian tercantum pula 19 persen kawasan ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan. Kemudian masalah kawasan hutan, pertanian dan lainnya. 

"Karena kita kawasan pertanian di Tabanan, kita harus tetap jaga lahan itu. Kurang lebih kita mengawal 18,5 persen itu dari luas Tabanan menjadi kawasaan pertanian berkelanjutan,” ujarnya. 

Eka Nurcahyadi menegaskan dengan adanya Perda RTRW ini kepastian ruang investasi masuk menjadi pasti. Sehingga nanti begitu RTRW ini ditetapkan menjadi Perda, turunnya adalah RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk menentukan kawasan di tiap kecamatan, harus segera dibuatkan Perbup sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Kemungkinan bisa lewat Peraturan Bupati atau yang lainnya. 

"Jadi jangan sampai menunggu, segera buat Perbup begitu RTRW ditetapkan. Apa nanti dibuatkan RDTR Jatiluwih, RDTR Soka, RDTR perkotaan dan lain-lain," katanya.