Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono memecat seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali, di bawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni.

Keputusan itu diklaim dibuat secara sepihak, sehingga usai pemecatan, Idy dan Thobahul mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (10/7) untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Mardiono.

Idy menilai pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Hal itu, dia ketahui setelah melihat di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

"Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Masak kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan zalim namanya," kata Idy saat dikonfirmasi, Kamis (11/7).

Idy mengklaim saat Pemilu 2024, PPP mendapatkan kenaikan kursi 100 persen di DPRD kabupaten. Idy juga mengaku belum menerima pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.

Artinya, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas Islam.

"PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya tabayun dahulu. Ini kan tidak, main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya," ungkapnya.

"Seluruh Plt DPW PPP Bali itu ada lima orang, karena di Plt iya semuanya (dipecat)," tambahnya.

Idy kemudian tak bisa berkomentar soal dugaan pemecatan karena tak mendukung Mardiono menjadi Ketua Umum di periode selanjutnya.

"Kan maju aja belum tentu (Mardiono). (Apa mendukung) iya belum tahu, kan belum maju kok," ujarnya sambil tertawa.

Saat ini, kata Idy, pihaknya masih nunggu respons DPP PPP termasuk bukti secara fisik surat pemecatan pengurus PPP di Bali.

Juru bicara Mardiono, Imam Priyono meluruskan bahwa penugasan sebagai Plt DPW Bali merupakan penugasan dari DPP. Sehingga, kata dia, memiliki ruang untuk melakukan optimalisasi dari waktu ke waktu.

Ia juga mengklaim bahwa pergantian pengurus Idy dkk dilakukan atas aspirasi DPC PPP di Bali.

"Pergantian dilakukan atas aspirasi dan dari DPC di Bali," kata Imam.

Imam menambahkan ?pergantian dilakukan untuk memperkokoh komunikasi, meningkatkan efektifitas dan kinerja DPW Bali. (sumber: cnnindonesia.com)