Puluhan mantan pejabat tinggi keamanan nasional Israel menandatangani surat tuntutan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dicopot.

Lebih dari 40 mantan pejabat senior keamanan nasional Israel, ilmuwan dan pemimpin bisnis terkemuka mengirim surat pada Presiden Israel Isaac Herzog dan pada Ketua Knesset Amir Ohana pada Kamis (26/1). Mereka menuntut agar Netanyahu dicopot dari jabatannya.

Mereka antara lain mantan kepala IDF Moshe Ya'alon dan Dan halutz, Tamir Pardo dan Danny Yatom yang menjalankan badan intelijen Mossad. Kemudian ada Nadav Argaman dan Yaakov Peri, direktur dinas keamanan dalam negeri Shin Bet.

Mantan CEO, duta besar, pejabat pemerintah dan peraih Nobel bidang kimia Aaron Ciechanover, Avram Hershko dan Dan Shechtman turut menandatangani surat.

Surat mereka berisi kecaman koalisi yang dibentuk Netanyahu untuk membentuk pemerintahan sayap kanan. Kecaman juga mereka suarakan terkait upaya Netanyahu merombak sistem peradilan Israel.

Mereka menganggap perombakan sistem peradilan mengakibatkan kelemahan salam sistem keamanan Israel. Kelemahan itu berimbas pada serangan 7 Oktober.

Mereka menganggap akibat kebijakan Netanyahu, Israel mengalami hari paling mematikan dalam sejarah.

"Kami yakin Netanyahu memikul tanggung jawab utama untuk menciptakan keadaan yang mengarah pada pembantaian brutal lebih dari 1.200 warga Israel dan lainnya, melukai lebih dari 4.500 orang dan penculikan lebih dari 230 orang, yan lebih dari 130 orang masih ditahan Hamas," demikian bunyi surat seperti dilaporkan CNN.

"Darah korban ada di tangan Netanyahu," tambah mereka

Sementara itu, jajak pendapat yang dirilis pekan ini oleh Channel 13 Israel menunjukkan Likud, partai politik Netanyahu, berada di urutan kedua jika pemilu diadakan hari ini.

Urutan pertama adalah Partai Persatuan Nasional yang dipimpin mantan kepala staf IDF Benny Gantz. Saat ini ia merupakan anggota kabinet perang Netanyahu.

Rencana pemilu berikutnya pada 2026 meski ada protes dan seruan untuk pemilu lebih awal.

"Semua orang memahami bahwa Netanyahu tidak kompeten untuk memimpin Israel," kata Haim Tomer, pensiunan kepala divisi intelijen Mossad.

Surat pada presiden itu diakhiri dengan permohonan agar perdana menteri diganti lalu terdapat peringatan,

"Bangsa Israel dan sejarah Yahudi tidak akan memaafkan Anda jika Anda tidak memenuhi tanggung jawab nasional sepenuhnya."

Meski presiden dan ketua parlemen tidak berwenang mencopot perdana menteri secara sepihak, tapi surat juga didistribusikan ke anggota Knesset yang bisa mencopot dan mengganti perdana menteri.

"Saya pikir orang-orang mulai melihat dari luar ke arah Israel dan bertanya pada diri mereka sendiri apa yang terjadi dengan negara ini," kata Tomer.

"Apa yang terjadi dengan negara yang orang-orangnya sangat-sangat pintar ini, namun kini dipimpin oleh orang-orang idiot?" (sumber: cnnindonesia.com)