Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan secara cepat, tahan lama dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghentikan konflik di Jalur Gaza di tengah agresi militer Israel ke Palestina. 

Hal tersebut mereka serukan bersama ketika menghadiri pertemuan puncak dua hari forum APEC Economic Leaders' Golden Gate Declaration di San Francisco pada Jumat (17/11) waktu setempat.

"Kami menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan di Jalur Gaza," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Ketiga negara itu mengatakan bahwa pernyataan ini dikeluarkan untuk memberikan refleksi yang lebih baik dan adil di tengah diskusi mengenai situasi Gaza dalam forum internasional tersebut. 

"Kami menegaskan kembali pesan-pesan dari Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Islam Arab tentang Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina," bunyi pernyataan tersebut lebih lanjut.

"Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang dan konflik di seluruh dunia. Kami menggarisbawahi bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global."

Dalam acara 30th APEC Economic Leaders' Meeting yang rampung pada Jumat (17/11) waktu setempat, para pemimpin APEC terpecah dalam menanggapi situasi di Ukraina dan Gaza.

Dilaporkan AFP, ke-21 negara yang tergabung dalam forum APEC, termasuk Rusia, China, dan AS, tidak menyebutkan konflik apapun dalam diskusi mereka.

Sedangkan, berdasarkan sebuah pernyataan dari ketua APEC menyebutkan bahwa APEC hanya bertukar pandangan mengenai krisis yang sedang berlangsung di Gaza.

Oleh sebab itu, melalui pernyataan tertulis bersama tersebut, Indonesia, Brunei dan Malaysia turut menyoroti pentingnya penyediaan bantuan untuk kebutuhan warga sipil di Gaza sesegera mungkin.

"Kami juga menggarisbawahi perlunya penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh Jalur Gaza secara segera, berkelanjutan, memadai dan tanpa hambatan," lanjut bunyi pernyataan itu.

"Kami menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan cara-cara damai, berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, termasuk Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/ES-10/L.25 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2712 dan sesuai dengan hukum internasional, berdasarkan solusi dua Negara, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina."(sumber: cnnindonesia.com)