Sensus Libatkan ASN Karangasem Terkesan Dipaksakan
beritabali/ist/Sensus Libatkan ASN Karangasem Terkesan Dipaksakan.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karangasem, I Ketut Badra menilai program satu data yang akan dilaksanakan Pemda Karangasem terkesan dipaksakan.
Pasalnya, selain melibatkan pegawai ASN dan Tenaga Kontrak sebagai tukang sensus yang notabene tidak memiliki keahlian di bidang tersebut juga tanpa disertai dengan penyiapan anggaran.
Dengan kondisi tersebut tentunya akan menjadi beban khususnya bagi pegawai kontrak yang selama ini hanya mendapatkan gaji pas-pasan.
"Ini kesannya dipaksakan, kalo memang tidak ada anggaran, kita sarankan agar dibuatkan anggarannya dahulu baru nanti laksanakan program tersebut. Kita tahu khususnya kondisi tenaga kontrak hanya mendapat gaji pas pasan lalu diberikan tugas tambahan dimana seluruh transportasi dan keperluan lainnya keluar uang sendiri tentunya akan memberatkan," ujar Badra dihadapan awak media, Jumat (22/7/2022).
Tak sampai di sana, Badra dan beberapa anggota fraksi juga mendengar sejumlah keluhan salah satunya mengenai lokasi penugasan sensus, dimana dalam pembagian wilayah penugasan sensus ada yang mendapat penugasan dengan jarak yang sangat jauh seperti misalnya dari Karangasem ditugaskan sensus ke Kubu dan sebaliknya yang dari Kubu dapat penugasan sensus ke wilayah Manggis.
"Sejumlah keluhan juga kita dengar, ada silang penugasan misalnya dari Karangasem ditugaskan ke Kubu, ada juga dari Kubu ditugaskan ke Manggis, jika misalnya terjadi sesuatu di jalan seperti kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab nantinya," tanya Badra.
Ia menyarankan, jika memang Pemkab Karangasem serius ingin melakukan pendataan, hendaknya pegawai yang akan dilibatkan dalan kegiatan sensus tersebut terlebih dahulu diberikan bimtek agar benar - benar profesional saat menjalankan tugasnya.
Sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan atau bisa juga melibatkan pihak yang memang berkompeten di bidangnya sehingga hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan.
"Intinya kita akan perjuangkan, agar pelibatan pegawai ini sebagai tukang sensus bisa dikaji kembali, kita akan segera laksanakan rapat kerja," tandas Badra.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/krs
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
